WEDA,MPe – Gelombang penolakan terhadap pencalonan Abdul Kadir Uswanas dalam Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Maluku Utara terus menguat.
Sejumlah pengurus Badan Pengurus Cabang (BPC) secara terbuka menyatakan keberatan atas kemunculan nama tersebut dan menilai organisasi tidak boleh dikelola berdasarkan hubungan keluarga maupun kepentingan kelompok tertentu.
Penolakan itu muncul setelah Abdul Kadir Uswanas disebut-sebut maju sebagai calon Ketua Umum HIPMI Maluku Utara. Sejumlah kader mempertanyakan pencalonan tersebut karena yang bersangkutan dinilai tidak memiliki rekam jejak kaderisasi yang kuat di lingkungan HIPMI Maluku Utara.
Menurut mereka, Musdalub yang seharusnya menjadi momentum konsolidasi organisasi justru berpotensi berubah menjadi arena perebutan pengaruh menjelang Musyawarah Nasional (Munas) HIPMI.
Salah satu Ketua BPC HIPMI di Maluku Utara menegaskan bahwa organisasi harus dipimpin oleh kader yang lahir dan berproses di daerah, bukan figur yang muncul karena kedekatan dengan pihak tertentu.
“Ini ruang bagi kami para kader dan pengurus untuk menentukan pemimpin HIPMI Maluku Utara. Jangan sampai kepentingan menjelang munas membuat organisasi ini kehilangan arah,” katanya, Minggu (31/5/2026).
Ia menilai pencalonan Abdul Kadir Uswanas mo sulit dilepaskan dari posisi kakaknya, Mafa Uswanas, yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Tim Caretaker HIPMI Maluku Utara. Kondisi tersebut memunculkan persepsi negatif di kalangan kader karena dianggap tidak mencerminkan semangat kaderisasi yang selama ini dijaga dalam tubuh organisasi.
“Masalahnya bukan soal hubungan keluarga. Tetapi organisasi ini punya mekanisme, punya proses, dan punya kader yang selama bertahun-tahun bekerja membesarkan HIPMI di Maluku Utara,” ujarnya.
Menurut dia, masih banyak kader internal yang memiliki kapasitas, pengalaman organisasi, serta rekam jejak kepemimpinan yang layak dipertimbangkan untuk memimpin HIPMI Maluku Utara ke depan.
“Abdul Kadir memang bagian dari keluarga besar HIPMI. Tetapi dia tidak berproses di HIPMI Maluku Utara. Sementara banyak kader di daerah ini yang tumbuh dari bawah, aktif membangun organisasi, dan memahami persoalan pengusaha muda di Maluku Utara,” katanya.
Sejumlah pengurus BPC juga menilai kemunculan figur yang tidak memiliki ikatan kuat dengan proses kaderisasi lokal berpotensi menimbulkan preseden buruk bagi organisasi. Mereka khawatir HIPMI akan kehilangan identitas sebagai organisasi kader apabila kepemimpinan ditentukan oleh kepentingan jangka pendek.
“HIPMI bukan warisan keluarga. Organisasi ini dibangun oleh kader-kader yang berjuang dari bawah. Karena itu, kepemimpinan harus lahir dari proses yang sehat, bukan karena kedekatan atau kepentingan tertentu,” tegasnya.
Mereka juga meminta agar Musdalub dikembalikan pada tujuan awal, yakni memilih pemimpin yang mendapat legitimasi dari kader dan pengurus di seluruh daerah, bukan sekadar memenuhi agenda politik menjelang Munas.
“Jangan karena kepentingan sesaat, lalu organisasi profesi yang selama ini menjadi rumah pengusaha muda justru dikorbankan. Kami ingin HIPMI tetap berdiri sebagai organisasi yang independen dan bermartabat,”tegasnya lagi.
Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari Mafa Uswanas maupun Abdul Kadir Uswanas terkait penolakan yang disampaikan sejumlah pengurus BPC HIPMI Maluku Utara tersebut.(ril)
