GANE — Polemik dugaan penyelewengan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Saketa, Kecamatan Gane Barat, Halmahera Selatan, menjadi sorotan publik.
Pasalnya, tak hanya Kepala Desa (Kades) Saketa, Idjul M. Kiat, yang dipersoalkan, tetapi juga metodologi audit Inspektorat serta sikap Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba yang dinilai tidak menunjukkan ketegasan.
Rizky Ramli, Mahasiswa asal Desa Saketa, menilai bahwa hasil audit Inspektorat yang menemukan dugaan korupsi yang sebesar Rp230 juta patut dipertanyakan karena dianggap tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
Menurutnya, DD Desa Saketa setiap tahun itu kurang lebih dari Rp1 miliar sebelum efisiensi anggaran 2026. Namun, pada tahun 2023–2025, masyarakat tidak melihat pembangunan yang signifikan maupun program pemberdayaan yang berjalan di desa.
“Kalau dana desa miliaran rupiah setiap tahun, tetapi pembangunan tidak jelas, pemberdayaan tidak ada, bahkan program wajib ketahanan pangan 20 persen tidak dijalankan, bagaimana proses auditnya hanya menemukan Rp230 juta?,” ujarnya, Senin (11/5/2026).
Ia juga menyoroti banyaknya program dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang dianggarkan setiap tahun, namun pada realisasinya tidak pernah dirasakan masyarakat.
Menurut Rizky, kondisi itu seharusnya menjadi perhatian serius bagi Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh.
“Banyak program dianggarkan, tetapi kami (masyarakat) tidak pernah melihat hasilnya. Pertanyaannya, anggaran itu dikemanakan?,” tanya Rizky.
Rizky menegaskan, wajar jika publik curiga proses audit hasil pemeriksaan dianggap tidak sebanding dengan kondisi desa beberapa tahun terakhir. Untuk itu, Ia meminta seluruh hasil audit dibuka secara transparan kepada masyarakat.
Selain itu, Rizky menyoroti tanggung jawab politik Bupati Halmahera Selatan Hasan Ali Bassam Kasuba. Menurutnya, Bassam tidak boleh terus diam, karena kantor desa Saketa telah diboikot masyarakat selama 10 bulan.
“Kami sebagai masyarakat Saketa kecewa. Karena (Bupati Basam) sebagai kader PKS (Partai Keadilan Sejahtera) seharusnya Bupati menunjukkan sikap tegas terhadap persoalan amanah dan keadilan. Jangan hanya dipakai saat kampanye, tetapi hilang ketika rakyat menuntut transparansi,” tegas Rizky.
Ia menyatakan bahwa besar atau kecilnya angka kerugian bukan alasan untuk mempertahankan kepala desa apabila kepercayaan masyarakat sudah hilang.
“Bahkan kalau kerugian hanya Rp100 ribu, Bupati harus tegas mencopot kepala desa. Karena yang rusak hari ini bukan hanya soal anggarannya tetapi kepercayaan rakyat kepada pemerintah,” pungkasnya.(u)
