TERNATE, MATAPUBLIKMU.com – Beban berat keluarga pasien di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Chasan Boesoirie Ternate kian bertambah. Di tengah kepanikan mengurus pengobatan orang tercinta, mereka kini mengeluhkan tingginya biaya parkir di lingkungan rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Maluku Utara tersebut.
Sejumlah warga menyoroti pemberlakuan tarif parkir yang dinilai memberatkan, terutama bagi keluarga pasien dengan kondisi ekonomi terbatas yang harus berulang kali keluar-masuk area rumah sakit.
Untuk kendaraan roda dua, tarif awal ditetapkan sebesar Rp2.000. Setiap jam berikutnya dikenakan biaya tambahan Rp1.000, bahkan pada kondisi tertentu bisa mencapai Rp5.000. Bagi sebagian orang nominal tersebut mungkin kecil, tetapi bagi keluarga pasien yang sedang berjuang memenuhi biaya pengobatan, setiap rupiah sangatlah berarti.
“Kami sudah susah karena keluarga masuk rumah sakit dan belum tentu punya biaya. Jangan lagi ditambah beban dengan karcis seperti ini,” keluh salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya, Kamis (1/10/2026).
Keluhan warga semakin tajam karena mereka harus membayar penuh setiap kali keluar-masuk, meskipun hanya meninggalkan area rumah sakit dalam waktu singkat.
“Kadang baru dua menit keluar, pas masuk dan keluar lagi sudah harus bayar lagi. Kalau berkali-kali, kami yang sudah susah semakin terbebani. Kasihan masyarakat yang keluarganya sedang sakit,” ujarnya.
Menurut warga, persoalan ini bukan sekadar nominal, melainkan tentang rasa empati kemanusiaan dari pembuat kebijakan kepada masyarakat yang sedang menghadapi situasi darurat.
“Kami bukan tidak mau bayar. Namun, saat keluarga sakit, biaya pengobatan dan kebutuhan lainnya sudah sangat berat. Jangan sampai biaya parkir yang berulang ini justru menambah kesusahan,” tegas warga tersebut.
Masyarakat meminta Pemerintah Provinsi Maluku Utara segera turun tangan untuk mengevaluasi kebijakan pengelolaan parkir di RSUD dr. Chasan Boesoirie. Mereka juga berharap ada kebijakan khusus, seperti pembebasan tarif parkir bagi keluarga pasien atau mekanisme lain yang lebih meringankan.
“Rumah sakit itu tempat masyarakat mencari pertolongan saat sedang susah. Jangan sampai orang datang karena keluarganya sakit, tetapi justru pulang dengan beban yang semakin berat,” tuturnya.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, dan Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, diminta memberikan perhatian serius dengan meninjau langsung kondisi di lapangan.
“Kami minta Ibu Gubernur dan Pak Wali Kota turun melihat langsung. Jika kebijakan ini memberatkan masyarakat, tolong dievaluasi. Kami berharap ada keberpihakan kepada keluarga pasien,” imbuhnya.
Selain itu, masyarakat mendesak pihak berwenang untuk mengaudit dan membuka secara transparan dasar hukum, mekanisme pengelolaan, serta aliran dana dari tarif parkir tersebut kepada publik. Bagi warga, kebijakan di rumah sakit semestinya tetap mengedepankan sisi kemanusiaan dan pelayanan sosial di atas orientasi keuntungan semata. (**)
