TERNATE – Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda didesak mencopot Risman Iryanto Djafar dari jabatan Plt. Kepala Dinas PUPR Maluku Utara.
Desakan ini datang dari Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia (SMMI) Maluku Utara dengan menggelar aksi di depan Hotel Bella, Ternate, Selasa (19/5/2026) siang.
Massa membentang spanduk dan pamflet bergambar foto Risman Iryanto Djafar yang diberi tanda silang merah.
SMMI Maluku Utara menilai Dinas PUPR Maluku Utara yang dinakhodai Risman Iryanto Djafar telah gagal, karena sejumlah proyek infrastruktur mangkrak. Tak hanya itu, Risman juga diduga melakukan praktik monopoli jabatan.
Proyek yang mangkrak diantaranya: renovasi kediaman gubernur Maluku Utara senilai Rp8,8 miliar, proyek jalan ruas Ibu – Kedi senilai Rp17, 3 miliar dan proyek jembatan Tolabit – Togerebatua senilai Rp33 miliar.
“Proyek tersebut diduga tidak sesuai spesifikasi teknis dan indikasi terjadi praktek kejahatan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN),” tulis SMMI Maluku Utara dalam keterangannya.
Sementara itu, terkait dugaan praktik monopoli jabatan, Risman Iryanto Djafar, diduga menunjuk Hairil Marasabessy, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), untuk mengendalikan sejumlah proyek.
“Bahkan, Risman Iryanto Djafar sendiri pun merangkap jabatan sebagai Kepala Satuan Kerja (Kasatker) SKPD pada Tugas Pembantuan Ditjen Bina Marga Kementerian PU RI,” lanjutnya.
SMMI menilai hal tersebut tentunya melanggar prinsip meritokrasi yang digaungkan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda.
SMMI juga mendesak Pemerintah Provinsi Maluku Utara segera melunasi utang proyek multiyears dan dana Sarana Multi Infrastruktur, dan meminta Aparat Penegak Hukum (APH) memeriksa Risman Iryanto Djafar yang dinilai gagal mengatasi ketidakberesan internal dan tunggakan utang di Dinas PUPR.
“(Kami juga) mendesak Polda dan Kejati segera panggil Risman Iryanto Djafar atas sejumlah persoalan yang terjadi di Dinas PUPR Maluku Utara, diduga ada indikasi dugaan korupsi dan KKN,” pungkasnya.
Sekadar diketahui, aksi SMMI Maluku Utara di depan Hotel Bella Ternate sempat ada ketegangan dengan petugas sekuriti karena melarang massa yang hendak membakar ban bekas. (r/u)
