KAYOA, MATAPUBLIKMU.com – Kantor Desa Guruapin, Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, masih dipalang warga. Aksi tersebut merupakan bentuk protes masyarakat terhadap kepemimpinan pemerintah desa yang dinilai belum memberikan penjelasan terbuka mengenai pengelolaan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) selama periode 2022 hingga 2025.
Pemalangan kantor desa itu menyebabkan aktivitas pemerintahan desa terganggu. Warga menegaskan, aksi tersebut dilakukan karena sejumlah tuntutan yang telah disampaikan sejak Ramadan 2025 belum mendapatkan penyelesaian.
Persoalan yang dipersoalkan masyarakat tidak hanya menyangkut transparansi penggunaan anggaran, tetapi juga dugaan ketidaksesuaian antara sejumlah pos belanja dalam laporan keuangan dengan kondisi di lapangan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun matapublikmu.com, Rabu (11/11/2026), sedikitnya terdapat delapan tuntutan yang sebelumnya dirumuskan masyarakat bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Tuntutan tersebut mencakup evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa, keterbukaan pengelolaan keuangan, serta pembayaran insentif perangkat desa dan unsur keagamaan, termasuk RT, RW, dan Badan Sara.
Hasil musyawarah tersebut rencananya disampaikan kepada pemerintah kabupaten. Namun, menurut perwakilan masyarakat, hingga kini belum ada tanggapan dan langkah penyelesaian yang dinilai konkret.
Ketidakpuasan warga kembali mencuat setelah digelar pertemuan terbuka untuk membahas realisasi anggaran desa. Dalam forum itu, masyarakat mempertanyakan penggunaan anggaran selama empat tahun terakhir yang dinilai belum pernah dijelaskan secara terperinci kepada publik.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah pengelolaan anggaran tahun 2023. Warga meminta penjelasan mengenai pembayaran lahan pemakaman dan pengadaan kebun percontohan.
Masyarakat mempertanyakan besaran anggaran, lokasi kegiatan, bukti pembayaran, hingga realisasi pekerjaan yang dibiayai menggunakan uang negara tersebut.
Persoalan serupa juga muncul dalam pembahasan anggaran 2024. Saat desa dipimpin pejabat sementara (Pjs), disebutkan terdapat pembangunan jalan setapak menuju lokasi kuburan lama.
Namun, warga menilai penjelasan mengenai pembangunan tersebut belum cukup. Mereka meminta pemerintah desa membuka keseluruhan realisasi anggaran, termasuk rincian kegiatan dan sisa dana pada tahun anggaran bersangkutan.
Sorotan semakin menguat ketika pembahasan memasuki anggaran 2025. Berdasarkan keterangan perwakilan masyarakat, bendahara desa sempat memaparkan sejumlah pos anggaran yang kemudian dipertanyakan warga karena diduga tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Salah satu pos yang menjadi perhatian adalah anggaran sekitar Rp 15 juta untuk kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus.
Menurut keterangan warga, pihak kecamatan disebut membantah pernah menerima ataupun memberikan sumbangan sebesar nilai yang tercantum dalam pembahasan anggaran tersebut.
Atas dasar itu, masyarakat meminta penjelasan mengenai sumber, peruntukan, penerima, serta bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran tersebut.
Selain itu, pencatatan pembayaran insentif unsur keagamaan juga dipersoalkan. Warga menduga terdapat ketidaksesuaian antara jumlah penerima yang tercatat dalam administrasi dengan jumlah sebenarnya di lapangan.
Salah satu contoh yang disampaikan adalah pencatatan tiga orang modim dalam administrasi, sementara menurut warga hanya terdapat satu orang yang menjalankan tugas tersebut.
Masyarakat meminta daftar penerima insentif dibuka agar dapat dicocokkan dengan kondisi faktual.
Program ketahanan pangan tahun 2024 dan 2025 juga menjadi salah satu persoalan yang paling banyak dipertanyakan masyarakat.
Untuk tahun 2024, warga menyebut anggaran ketahanan pangan terbagi ke dalam dua sektor, yakni pertanian dan perikanan, dengan alokasi masing-masing sekitar Rp 100 juta.
Namun, pelaksanaan program di kedua sektor tersebut dinilai belum memberikan penjelasan yang memadai kepada masyarakat.
Pada sektor pertanian, warga mempertanyakan realisasi pembangunan kebun percontohan. Mereka menilai luas lahan yang disebut digunakan tidak sebanding dengan besarnya anggaran yang dialokasikan.
Masyarakat juga mempertanyakan klaim panen raya dari program tersebut. Mereka meminta pemerintah desa menunjukkan lokasi kebun, luas lahan, jenis tanaman, proses pelaksanaan, hasil panen, hingga bukti penggunaan anggaran.
Sementara di sektor perikanan, warga mengaku belum mendapatkan kejelasan mengenai pengadaan peralatan tangkap maupun bentuk kegiatan lain yang dibiayai melalui anggaran sekitar Rp 100 juta tersebut.
Pertanyaan serupa, menurut masyarakat, juga muncul dalam pengelolaan program ketahanan pangan tahun 2025.
Karena itu, warga mendesak pemerintah desa membuka seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban (LPJ) agar dapat diperiksa bersama.
Bagi masyarakat, keterbukaan dokumen menjadi penting untuk memastikan apakah anggaran yang telah dialokasikan benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.
Tidak hanya Dana Desa dan program ketahanan pangan, masyarakat juga mempertanyakan penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) yang disebut mencapai sekitar Rp 60 juta hingga Rp 65 juta.
Salah satu peruntukan dana tersebut disebut untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Namun, warga meminta rincian mengenai jumlah pajak yang dibayarkan, objek pembayaran, serta bukti penyetoran kepada instansi terkait.
Mereka menginginkan seluruh transaksi dapat diverifikasi sehingga tidak menimbulkan dugaan maupun pertanyaan berkepanjangan di tengah masyarakat.
Akumulasi persoalan tersebut akhirnya berujung pada aksi pemalangan kantor Desa Guruapin.
Menurut perwakilan masyarakat, aksi pemalangan mulai dilakukan pada Januari 2026. Langkah itu diambil sebagai bentuk desakan agar kepala desa segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban, terutama LPJ tahun anggaran 2024.
Namun, karena tuntutan tersebut dinilai belum dipenuhi, pemalangan kantor desa masih terus berlangsung hingga saat ini.
Akibatnya, aktivitas pemerintahan di kantor desa tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Warga menegaskan, pemalangan bukan semata-mata dipicu perbedaan pandangan dengan kepala desa. Mereka menginginkan adanya penjelasan terbuka mengenai penggunaan anggaran yang bersumber dari keuangan negara.
” Kami hanya meminta keterbukaan. Anggaran dari tahun 2022 sampai 2025 harus dijelaskan secara transparan kepada masyarakat. Selama ini, kami tidak melihat adanya penyampaian realisasi anggaran secara terbuka sebagaimana yang pernah dilakukan kepala desa sebelumnya,” ungkap seorang perwakilan masyarakat yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Selain persoalan anggaran, masyarakat turut menyoroti dugaan ketidakhadiran Kepala Desa Guruapin berinisial RH dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Berdasarkan perhitungan perwakilan warga, RH disebut tidak berada di desa selama sekitar lima hingga enam bulan pada 2025. Sementara pada 2026, ketidakhadiran tersebut diperkirakan berlangsung selama tiga bulan.
Dengan demikian, masyarakat memperkirakan total ketidakhadiran kepala desa mencapai sekitar sembilan bulan.
Warga meminta Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan memeriksa status izin, cuti, serta pelaksanaan kewajiban kepala desa selama periode tersebut.
Masyarakat juga mendesak pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap kepemimpinan RH. Bahkan, mereka meminta agar kemungkinan pemberhentian sementara hingga pemberhentian tetap apabila ditemukan pelanggaran dan terdapat dasar hukum yang memenuhi ketentuan perundang-undangan.
Persoalan yang belum menemukan penyelesaian tersebut membuat masyarakat mulai mempertimbangkan langkah hukum.
Warga berharap Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dan Polda Maluku Utara dapat menindaklanjuti laporan apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan anggaran dalam pengelolaan keuangan Desa Guruapin.
Mereka meminta aparat penegak hukum memeriksa penggunaan anggaran selama 2022 hingga 2025, termasuk realisasi program ketahanan pangan, pembayaran insentif, kegiatan peringatan 17 Agustus, penggunaan DBH, serta seluruh dokumen pertanggungjawaban keuangan desa.
“Kalau pemerintah daerah tidak merespons tuntutan masyarakat, kami berharap persoalan ini dapat ditindaklanjuti melalui jalur hukum. Jika memang terdapat indikasi penyalahgunaan anggaran, kami ingin semuanya diperiksa secara objektif dan diproses sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
Perwakilan masyarakat itu menambahkan, warga berencana kembali menggelar aksi pada Jumat mendatang untuk mendesak pemerintah daerah segera memberikan perhatian dan mengambil langkah konkret.
Kini, penyelesaian persoalan Desa Guruapin berada dalam perhatian masyarakat. Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan diharapkan tidak hanya menerima aspirasi warga, tetapi juga melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap administrasi, realisasi kegiatan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian, pemerintah daerah dapat menindaklanjutinya sesuai mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.
Sebab, Dana Desa merupakan uang negara yang penggunaannya wajib dapat dipertanggungjawabkan. Setiap kegiatan harus memiliki dasar penganggaran, bukti pelaksanaan, serta laporan realisasi yang dapat diperiksa.
Hingga berita ini diterbitkan Kepala Desa Guruapin dalam upaya konfirmasi wartawan. (r/u)
