TERNATE, MATAPUBLIKMU.com – Dugaan penggunaan ijazah palsu oleh anggota DPRD Kabupaten Pulau Taliabu selama dua periode, Amrin Yusril Angkasa (AYA), memicu desakan publik agar DPD Partai Gerindra Maluku Utara (Malut) segera bertindak.
Kasus ini mencuat setelah berkas administrasi pendaftaran calon legislatif milik legislator tersebut diduga kuat mencatut nomor induk siswa nasional dan nomor ujian milik orang lain.
AYA diketahui merupakan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Pulau Taliabu sekaligus Wakil Ketua II DPRD.
Desakan datang dari Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Investigasi Negara (DPD LIN) Maluku Utara.
Koordinator Lapangan DPD LIN Maluku Utara, Asyadi S. Ladjim, meminta agar Ketua DPD Partai Gerindra Malut, Sahril Tahir, segera memanggil dan memeriksa yang bersangkutan. Jika dugaan tersebut terbukti benar, partai diminta memberikan sanksi tega berupa pemecatan dan memproses Penggantian Antarwaktu (PAW).
“Hukum harus tegak! Jangan biarkan kebenaran diinjak-injak,” ujarnya, Rabu (4/11/2026).
Berdasarkan data registrasi resmi di Dinas Pendidikan Luwuk, nomor ujian pada ijazah Paket C Amrin dilaporkan tercatat atas nama Suratman D. Datu.
Sementara itu, nama Amrin Yusril sendiri dikabarkan tidak terdaftar dalam arsip kelulusan di instansi setempat. Dokumen yang diduga bermasalah ini disinyalir telah meloloskan Amrin hingga berhasil menduduki kursi DPRD Kabupaten Pulau Taliabu selama dua periode berturut-turut (2019–2024 dan 2024–2029).
Guna mendorong pengusutan dugaan ini, DPD LIN Maluku Utara menjadwalkan aksi unjuk rasa di Kota Ternate pada Senin (9/11/2026).
Massa aksi direncanakan mendatangi dua lokasi utama, yakni Kantor DPD Partai Gerindra Malut dan Mapolda Malut.
Dalam rencana aksi tersebut, LIN Maluku Utara mengusung tiga tuntutan utama:
Mendesak Ketua DPD Gerindra Malut mencopot Amrin Yusril dari jabatan Ketua DPC Gerindra Pulau Taliabu serta mengajukan proses PAW.
Meminta Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mengevaluasi total dan memberikan sanksi tegas atas dugaan pelanggaran etik dan hukum ini.
Meminta Kapolda Malut melalui mengusut tuntas dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen publik tersebut.
Ketua DPD Partai Gerindra Malut, Sahril Tahir, belum merespons saat dikonfirmasi sampai berita ini diterbitkan. (**)
