TERNATE, MATAPUBLIKMU.com – Seorang oknum anggota polisi berpangkat Inspektur Polisi Satu (Iptu) berinisial JY dilaporkan ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Maluku Utara (Malut). Anggota yang bertugas di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda tersebut diduga melakukan intimidasi dan tindakan sewenang-wenang terhadap seorang warga di Kota Ternate.
Kasus ini bermula dari insiden yang menimpa seorang ibu rumah tangga bernama Ila, pemilik salah satu warung makan di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, pada Selasa (3/10/2026) sekitar pukul 11.27 WIT.
Iptu JY mendatangi warung makan milik Ila dan langsung mengancam akan membongkarnya tanpa alasan yang jelas. Saat peristiwa itu terjadi, Ila sedang beraktivitas di dalam warungnya
Oknum anggota polisi ini diduga berucap, ‘Ila, rumah ini Desember saya mau bongkar.’ Setelah menyampaikan hal itu, yang bersangkutan (Iptu JY) langsung pergi.
Akibat kejadian tersebut, korban mengalami syok dan ketakutan karena merasa terintimidasi.
Kuasa hukum Ila, Rusdi Bachmid, mengatakan bahwa setelah mengetahui peristiwa pengancaman yang menimpa kliennya tersebut ia kemudian menghubungi Iptu JY meminta klarifikasi atas tindakan tersebut. Namun, Iptu JY tetap bersikeras akan melakukan pembongkaran dengan alasan bahwa ia memiliki hak waris atas tanah dan bangunan yang kini ditempati Ila.
Namun, Rusdi menegaskan bahwa kliennya menempati objek tersebut berdasarkan transaksi jual beli yang sah secara hukum di hadapan pejabat kelurahan setempat pada 31 Oktober 2023. Sehingga, tindakan sewenang-wenang oknum polisi tersebut mencederai hukum dan bertentangan dengan program Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, “Polisi Bersama Masyarakat.”
“Jika yang bersangkutan mengklaim memiliki hak, seharusnya menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, bukan dengan cara-cara intimidasi. Secara hukum, pembongkaran hanya bisa dilakukan oleh juru sita pengadilan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht),” kata Rusdi saat dihubungi wartawan, Kamis (5/11/2026)
Ia melanjutkan berdasarkan catatan kuasa hukum, intimidasi ini bukan pertama kalinya terjadi. Kejadian serupa sempat muncul pada Oktober 2023 saat korban baru membeli tanah tersebut, namun kala itu sempat diselesaikan secara kekeluargaan.
Merasa hak-hak kliennya kembali dilanggar, pihak kuasa hukum, kata Rusdi Bachmid, telah resmi melayangkan laporan etik ke Propam Polri melalui layanan aduan daring dan telah mengantongi nomor tiket pelaporan.
“Laporan tersebut disampaikan melalui layanan Propam Polri dengan uraian terlapor yakni Iptu JY diduga telah melanggar Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan KKEP, Pasal 12 huruf E (bersikap, berucap dan bertindak sewenang-wenang) dan pasal 13 huruf M (melakukan tindakan kekerasan, berprilaku kasar dan tidak patuh),” ungkap Rusdi.
Laporan tersebut langsung direspons cepat oleh Polda Malut. Pada Kamis (5/11) hari ini, Bid Propam Polda Malut memeriksa pelapor bernama Ila di ruang Propam Polres Ternate dengan didampingi oleh tim kuasa hukumnya, termasuk Sabri Bahmid dan Aryawan B.
Sabri Bachmid yang juga tim kuasa hukum korban, mendesak Kapolda Malut Irjen Pol. Arif Budiman agar memproses kasus tersebut secara transparan tanpa pandang bulu.
“Harapan kami, laporan ini diproses secara profesional, transparan, dan akuntabel. Jika terbukti bersalah, kami meminta Bapak Kapolda Maluku Utara memberikan sanksi tegas kepada yang bersangkutan,” tutur Sabri.
Redaksi matapublikmu.com memberikan ruang bagi Iptu JY apabila ingin memberikan tanggapan atau hak jawab terkait sengketa lahan ini, serta respons mengenai pelaporan dirinya ke Bid Propam. (u/r)
