TERNATE, MATAPUBLIKMU.com – Mantan Bupati Halmahera Tengah (Halteng), Edi Langkara, melalui kuasa hukumnya, Agus R. Tampilang, resmi mengambil langkah hukum tegas dengan melayangkan laporan pengaduan ke Ditreskrimsus Polda Maluku Utara (Malut) terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh Hendrik Kurniawan melalui kuasa hukumnya, Rahim Yasin, Senin (2/11/2026).
Agus R. Tampilang membeberkan secara blak-blakan alasan mendasar di balik pelaporan balik ini. Ia menegaskan seluruh pernyataan yang dilontarkan Hendrik Kurniawan di sejumlah media massa mengenai dugaan penipuan uang miliaran rupiah adalah rekayasa dan tidak benar.
“Jadi, yang jelasnya, untuk saya sebagai kuasa hukum Edi Langkara, kemarin sudah melayangkan pengaduan atau laporan ke Ditreskrimsus Polda Maluku Utara terkait dengan dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Hendrik Kurniawan melalui kuasa hukumnya,” kata Agus saat menggelar konferensi pers di Kafe Daeng Sija, Ternate, Selasa (3/11).
Agus menyatakan bahwa tuduhan penipuan senilai Rp3 miliar lebih tersebut sangat menggelikan dan tidak masuk akal secara hukum. Terlebih, Hendrik Kurniawan melontarkan isu pinjam-meminjam uang tersebut setelah yang bersangkutan mendekam di dalam penjara.
“Kenapa kami menyebut bahwa hal tersebut merupakan pencemaran nama baik? Karena apa yang disampaikan oleh Hendrik Kurniawan melalui kuasa hukumnya, Rahim Yasin, di sejumlah media itu semuanya tidak benar dan semua kami menolak. Apalagi, selain itu kami juga merasa tersinggung dan merasa dibohongi. Kami merasa bahwa hak-hak klien kami itu dikebiri oleh Pak Hendrik melalui pernyataan Rahim Yasin atau kuasanya di sejumlah media yang menyatakan bahwa klien kami telah disomasi. Padahal sampai saat ini, klien kami tidak pernah menerima somasi. Apalagi di dalam somasi tersebut menyatakan bahwa klien kami melakukan penipuan dan penggelapan. Itu semuanya tidak benar karena itu hanya sebuah rekayasa yang dilontarkan oleh kuasa hukumnya Hendrik Kurniawan,” jelas Agus dengan nada tegas.
Agus menilai manuver yang dibangun oleh kuasa hukum Hendrik Kurniawan sudah sangat keterlaluan karena secara subyektif menyerang kehormatan kliennya. Oleh sebab itu, persoalan ini diadukan secara resmi agar penyidik Polda Malut bisa mengusut tuntas motif di balik pernyataan liar tersebut.
“Yang jelasnya, melalui pernyataan-pernyataan yang sangat subjektif terhadap klien kami tersebut, kami mengadukan hal itu kepada Polda Maluku Utara karena pernyataan tersebut sangat merendahkan harkat dan martabat klien kami. Maka dengan itu, kami berharap kepada penyidik Polda Maluku Utara untuk mengungkap kasus ini seterang-terangnya. Dan apabila benar apa yang disampaikan tersebut, harus bisa dimintai pertanggungjawabannya,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Agus meminta agar Kapolda Malut, Irjen Pol Arif Budiman menaruh atensi khusus pada kasus ini. Menurutnya, ruang publik tidak boleh dijadikan alat untuk menjatuhkan nama baik seseorang tanpa ada dasar konfirmasi yang valid. Ia pun menyoroti kejanggalan tuduhan dana miliaran di tahun politik 2017 silam.
“Jadi, lewat surat tersebut, kami berharap ini juga menjadi atensi buat Bapak Kapolda agar para pihak tersebut jangan terlalu bebas menyerang orang lain tanpa mengonfirmasi kebenarannya. Terkait dengan tudingan bahwa ada penipuan Rp3 miliar, itu semua tidak pernah terjadi dan peristiwa tersebut tidak benar. Di tahun 2017 itu klien kami baru mencalonkan diri. Apabila Hendrik Kurniawan datang dan menyatakan dia sebagai donatur untuk menjadi penyandang dana, ini kan tidak bisa dikejar, tidak bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Karena tidak ada larangan di situ dan tidak ada batasan hukum di situ bahwa yang bersangkutan harus menggantikan uang tersebut,” urainya.
Ia pun mempertanyakan mengapa isu ini baru diembuskan sekarang, bukan saat Edi Langkara masih aktif menjabat sebagai bupati Halteng.
“Kenapa pada waktu Bapak Edi Langkara atau klien kami masih menjabat sebagai Bupati, yang bersangkutan tidak mengejar uang tersebut? Nanti setelah yang bersangkutan (Hendrik) itu dijebloskan ke dalam penjara (Rutan Ternate) baru isu yang tidak bermartabat ini dikembangkan, kemudian dialamatkan kepada klien kami seolah-olah klien kami pernah melakukan pinjam-meminjam dengan yang bersangkutan. Ini kan sebuah rekayasa yang sangat busuk dilakukan oleh Hendrik melalui kuasa hukumnya,” katanya.
Agus juga mengkritisi kompetensi hukum serta validitas data yang disebarkan oleh kuasa hukum Hendrik Kurniawan. Ia menilai angka-angka kerugian yang dituduhkan tidak sinkron dan terkesan asal tebak.
“Ya, kalau ini kan melalui kuasa hukumnya, karena Hendrik tidak mungkin menyatakan demikian sebab Hendrik ini ada di dalam penjara. Berarti akal busuk ini keluar dari siapa? Maka dari itu, kami menganggap bahwa pernyataan kuasa hukum Hendrik ini, yang pertama adalah orang yang tidak memahami hukum. Maka dari itu, kami berharap supaya yang bersangkutan bisa belajar lagi terkait dengan apa yang dialamatkan kepada klien kami. Apakah benar pinjam-meminjam itu ada kaitan dengan klien kami? Ataukah bukti-bukti transfer itu ditransferkan kepada klien kami? Jadi kami anggap ini pertama tidak memahami hukum, kemudian yang kedua, itu tidak tahu menghitung lagi. Masa pinjamannya Rp780 juta tapi diminta ganti katanya ada pinjam-meminjam itu Rp3 miliar 55 juta. Ini hitungannya dari mana? Makanya kalau tidak ini, kalau bisa, gunakan handphone untuk bisa bikin kalkulator untuk mencari tahu kerugian itu berapa, jadi jangan hanya akal-akalan,” sentil Agus.
Sebagai langkah lanjutan demi menjaga marwah profesi advokat, Agus memastikan tidak hanya melapor ke polisi. Pihaknya juga berencana menyeret kuasa hukum Hendrik Kurniawan ke Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Advokat Indonesia (DPP Peradi) terkait pelanggaran kode etik profesi.
“Orang-orang yang bicara liar dan tanpa ada dasar di sejumlah media ini, ini juga bisa dimintai pertanggungjawaban. Dan sekali lagi tak lupa pula saya sampaikan bahwa kami juga melalui klien kami akan mengadukan Rahim Yasin ke DPP Peradi terkait dengan etik. Karena yang disampaikan itu semua tidak benar adanya dan tidak pernah terjadi. Supaya yang bersangkutan ini harus mendapatkan sanksi hukum karena kami anggap bahwa apa yang disampaikan tersebut adalah hal-hal yang lucu dan sangat merendahkan harkat dan martabat orang lain. Karena kami sangat heran, masa seorang penerima kuasa yang bertindak atas nama hukum tapi bicaranya ngawur dan tanpa ada dasar,” tegasnya. (r/u).
