Bareskrim Tetapkan Mantan Kapolri Listyo Sigit Sebagai Tersangka Kasus Penyadapan terhadap Presiden Prabowo

JAKARTA, MATAPUBLIKMU.com – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Negara Republik Indonesia resmi menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan secara ilegal. Kasus ini juga melibatkan dugaan akses tanpa izin (illegal access) serta penghapusan data elektronik milik Presiden RI Prabowo Subianto.

Penetapan tersangka tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Bareskrim Polri, Komjen Pol. Asep Safrudin, dalam konferensi pers yang digelar di Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Selasa (3/11/2026). 

“Penyidik telah menetapkan tersangka terhadap LSP, ASN, EH,” ujar Komjen Asep kepada wartawan. Sementara itu, pihak kepolisian masih memeriksa satu orang lainnya berinisial SU dengan kapasitas sebagai saksi.

Berdasarkan hasil penyidikan awal, aksi penyadapan non-prosedural ini tidak hanya menyasar perangkat komunikasi milik Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah nomor telepon pejabat negara, tokoh politik, kalangan media, organisasi masyarakat (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha papan atas turut menjadi target operasional para tersangka.

Komjen Asep menjelaskan bahwa praktik ilegal ini diduga kuat berlangsung dalam kurun waktu antara tahun 2025 hingga 2026. 

Bareskrim mengungkapkan bahwa modus operandi yang digunakan para pelaku adalah memerintahkan penyadapan tanpa dilengkapi surat perintah penyidik maupun lampiran Laporan Polisi (LP) resmi. Aktivitas pemantauan komunikasi tersebut dipastikan sama sekali tidak berkaitan dengan proses penegakan hukum yang sah. 

Lebih lanjut, tim penyidik menemukan adanya upaya penghapusan jejak log data (log file) sadapan pada server sistem komputer untuk menghilangkan bukti aktivitas ilegal mereka. 

Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan pasal berlapis, di antaranya Pasal 258 serta Pasal 332 ayat 1 dan 2 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat 1 undang-undang terkait. Para tersangka kini menghadapi ancaman hukuman pidana maksimal hingga 10 tahun penjara.