TERNATE, MATAPUBLIKMU.com – Setelah hampir 21 tahun vakum dari kancah pers lokal, surat kabar legendaris Ternate Pos resmi bangkit kembali. Mengusung tagline historisnya, “Pembawa Suara Kebenaran”, media yang sempat merajai dinamika informasi di Maluku Utara ini kini bertransformasi menjadi media siber (online) yang adaptif terhadap dinamika generasi milenial.
Langkah reborn media senior ini ditandai dengan menggelar diskusi publik bertajuk “Ternate Pos Reborn: Merawat Sejarah, Menguatkan Jurnalisme, Menyuarakan Maluku Utara” yang digelar di Cengkeh Kafe, kawasan cagar budaya Benteng Oranje, Kota Ternate, Rabu (28/10/2026) malam. Momentum kebangkitan yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda ini dihadiri oleh puluhan wartawan lintas generasi serta para tokoh pendiri.
Hadir sebagai narasumber dalam dialog tersebut antara lain Direktur Ternate Pos Jamrud Lahabato, akademisi Dr. Herman Oesman, serta mantan jurnalis senior Ternate Pos Asgar Saleh. Jalannya diskusi dipandu oleh moderator Gamal Marinyo, serta dibuka oleh sang pendiri utama, Hi. Abdurachman Lahabato selaku keynote speaker.
Saksi dan Penggerak Sejarah
Kehadiran kembali Ternate Pos bukan sekadar menambah daftar media siber baru, melainkan menghidupkan kembali memori kolektif tentang pembentukan Provinsi Maluku Utara.
Akademisi Dr. Kasman Hi. Ahmad, yang hadir secara virtual, menegaskan bahwa Ternate Pos pada masanya bukanlah media pencari sensasi, melainkan sebuah kebutuhan ideologis bagi masyarakat Maluku Utara. Dua institusi besar di provinsi ini lahir dari rahim gagasan ruang redaksi mereka.
“Kontribusi Ternate Pos nyata dalam perjuangan berdirinya provinsi ini. Bahkan, tidak bisa dipungkiri bahwa lahirnya Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) pada tahun 2001 bermula dari perbincangan dan rapat-rapat awal di ruang redaksi mereka,” ujar Kasman.
Pernyataan tersebut berkelindan dengan kesaksian Asgar Saleh. Ia mengenang kembali memori Oktober 1998, saat ide mengenai Provinsi Maluku Kie Raha pertama kali dicetuskan oleh Saiful Bahri dalam diskusi yang diinisiasi oleh Kakak Malik. Ide besar itu langsung disambar oleh pemilik Ternate Pos saat itu, Haji Alto.
“Besoknya, pada 28 Oktober 1998, Ternate Pos langsung terbit dengan headline besar di halaman depan: Menuju Provinsi Maluku Kie Raha,” kenang Asgar. Setahun setelah manifesto jurnalistik itu bergulir, Presiden B.J. Habibie menandatangani UU Nomor 46 Tahun 1999 yang meresmikan lahirnya Provinsi Maluku Utara.
Mahalnya Harga Sebuah Perdamaian
Sejak cetakan pertamanya keluar pada 18 Agustus 1998—yang bertepatan dengan pecahnya konflik komunal di Sosol, Wange Otak, dan Kao—Ternate Pos konsisten memilih jalan jurnalisme perdamaian. Namun, independensi dan keberpihakan pada kemanusiaan itu harus dibayar mahal.
Asgar menceritakan, pada tahun 1999, kantor redaksi mereka sempat dikepung oleh Laskar Jihad selama tiga hari tiga malam. Pemicunya adalah kebijakan redaksi yang tetap menyuarakan pesan-pesan damai dan memberikan porsi pemberitaan yang adil bagi komunitas Kristiani di Halmahera.
“Saat itu situasi sangat mencekam. Kami tidak bisa pulang ke rumah, dan naskah berita tidak bisa dikirim ke percetakan di Manado. Beruntung pasukan Kostrad segera datang mengamankan situasi,” ungkapnya.
Kini, dengan wajah baru di era digital, Ternate Pos diharapkan mampu membawa api semangat yang sama ke tengah generasi muda. Nilai-nilai jurnalisme yang teguh, berintegritas, dan merawat persatuan diharapkan menjadi oase di tengah banjir informasi digital di Maluku Utara.
“Teman-teman yang dulu berjuang, dan alhamdulillah sebagian masih ada hari ini, akan menjadi motor penggerak kekuatan baru. Ternate Pos Reborn adalah jurnalisme yang tetap teguh memegang harapan masyarakat,” pungkas Kasman. (r/u)
