Dugaan Penyimpangan Proyek BWS Maluku Utara, Mahasiswa Desak KPK Periksa Kepala Satker OP SDA

JAKARTA, MATAPUBLIKMU.com – Gelombang protes datang dari Forum Mahasiswa Maluku Utara Jakarta terkait tata kelola proyek di lingkungan Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara. Mereka secara resmi melayangkan lima tuntutan pembersihan birokrasi, termasuk mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun tangan menyelidiki indikasi korupsi sistematis pada institusi tersebut.

Dalam pernyataan sikapnya, para mahasiswa mendesak Ketua KPK Setyo Budiyanto untuk segera mengusut tuntas seluruh paket proyek pada Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (SATKER OP SDA) BWS Maluku Utara untuk tahun anggaran 2024 hingga 2026.”Kami meminta KPK memanggil dan memeriksa Kepala SATKER OP SDA BWS Maluku Utara, Reynaldo Vernandes Matheus,” tulis perwakilan mahasiswa dalam tuntutan resminya di Jakarta yang diterima matapublikmu.com, Jumat (10/9/2026).

Selain pemeriksaan fisik proyek, mahasiswa juga menuntut komisi antirasuah melacak Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Reynaldo. Mereka mensinyalir adanya ketidakwajaran dalam pertumbuhan kekayaan pejabat terkait, serta mendesak pelacakan aliran dana terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam lingkaran pengelolaan proyek tersebut.

Fokus utama yang menjadi sorotan tajam adalah proyek Penanganan Tanggap Darurat Bencana tahun 2026. Mahasiswa menilai proyek kedaruratan ini terindikasi menjadi modus kejahatan sistematis demi meraup keuntungan pribadi melalui pola pemanfaatan anggaran yang tidak transparan.

Salah satu dugaan pelanggaran fatal yang dibeberkan adalah penggunaan kayu lindung jenis mangrove dalam proyek tanggap darurat di Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat.

Praktik ini dinilai nyaris menciptakan penyimpangan hukum dan merusak ekosistem lingkungan.

Atas dasar rentetan masalah tersebut, mahasiswa mendesak Plt. Kepala BWS Maluku Utara, Budi Prasetyo, untuk segera mengevaluasi seluruh proyek tanggap darurat.

Mahasiswa juga menuntut agar Budi Prasetyo memberikan rekomendasi resmi kepada Dirjen SDA dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) untuk segera mencopot Reynaldo Vernandes Matheus dari jabatannya sebagai Kepala SATKER OP SDA BWS Maluku Utara.

Hingga berita ini diturunkan, pihak BWS Maluku Utara maupun pihak-pihak terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai tuntutan dan dugaan penyimpangan yang disuarakan oleh kelompok mahasiswa tersebut.(r/u)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *