JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Maluku Utara (Malut) terus mematangkan persiapan pelaksanaan Musyawarah Provinsi (Muprov) V yang akan menjadi momentum penting dalam menentukan arah organisasi serta kepemimpinan Kadin Malut ke depan.
Persiapan tersebut ditandai dengan pelaksanaan rapat panitia Muprov V Kadin Malut yang berlangsung pada Rabu, 17 Juni 2026 di Menara Kadin Indonesia Lantai 3, Jakarta.
Rapat dilaksanakan secara hybrid, yakni melalui pertemuan langsung (offline) dan virtual (online), serta dipimpin langsung oleh Ketua Umum (Caretaker) Kadin Malut, Muhammad Natsir.
Dalam rapat tersebut, perangkat organisasi Kadin Malut bersama panitia penyelenggara membahas berbagai aspek teknis dan organisatoris guna memastikan pelaksanaan Musyawarah Provinsi berjalan lancar, tertib, dan sesuai dengan ketentuan organisasi yang berlaku.
Hasil rapat memutuskan bahwa pelaksanaan Musyawarah Provinsi V Kadin Malut akan digelar pada akhir Juli atau awal Agustus 2026.
Penentuan waktu pelaksanaan tersebut tetap memperhatikan persetujuan jadwal dari Kadin Indonesia serta ketersediaan waktu Gubernur Malut, Sherly Thoanda, yang direncanakan akan membuka secara resmi kegiatan tersebut.
Ketua Panitia Penyelenggara Muprov V Kadin Malut, Raden Alfin Dwisatrio, bersama Ketua Steering Committee (SC) Hamzah Rahayaan dan Ketua Organizing Committee (OC) Akhmad Pauji, dalam rapat tersebut memaparkan perkembangan dan tahapan-tahapan persiapan yang telah dilakukan hingga saat ini.
Mereka menjelaskan bahwa proses pelaksanaan Muprov telah memasuki tahapan pra-musyawarah provinsi.
Pada tahap ini, Steering Committee dan Organizing Committee mulai melakukan berbagai persiapan administratif maupun teknis, termasuk sosialisasi pelaksanaan Muprov kepada seluruh pemangku kepentingan organisasi.
Pelaksanaan Musyawarah Provinsi V Kadin Malut akan mengacu pada Peraturan Organisasi (PO) Nomor 213 Kadin Indonesia yang menjadi pedoman resmi dalam penyelenggaraan musyawarah organisasi di seluruh tingkatan Kadin.
Untuk menjamin keterwakilan dan partisipasi seluruh daerah, kepanitiaan Muprov V Kadin juga melibatkan unsur-unsur Kadin Kabupaten/Kota yang direkomendasikan langsung oleh para Ketua Kadin Kabupaten/Kota se-Malut.
Seluruh proses tersebut mendapat supervisi dan pendampingan dari tim asistensi Kadin Indonesia guna memastikan setiap tahapan berjalan sesuai aturan organisasi.
Panitia pelaksana menegaskan bahwa Musyawarah Provinsi merupakan forum tertinggi organisasi di tingkat provinsi yang memiliki peran strategis dalam merumuskan program kerja, mengevaluasi perjalanan organisasi, serta memilih kepengurusan yang akan memimpin Kadin Malut pada periode berikutnya.
Oleh karena itu, keberhasilan penyelenggaraan Muprov sangat bergantung pada dukungan dan keterlibatan aktif seluruh elemen organisasi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Ketua SC dan OC berharap pelaksanaan Muprov V Kadin Malut dapat berlangsung dengan baik, demokratis, dan menghasilkan keputusan-keputusan yang mampu memperkuat peran Kadin sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain itu, panitia juga mengajak Pemerintah Daerah Provinsi, dunia usaha, serta seluruh anggota Kadin untuk bersama-sama menyukseskan agenda organisasi tersebut.
Secara khusus, panitia penyelenggara mengharapkan seluruh pengurus Kadin Kabupaten/Kota se-Malut dapat berperan aktif dalam memenuhi berbagai persyaratan kepesertaan Muprov serta mendukung seluruh tahapan yang sedang berjalan.
Partisipasi aktif dari seluruh anggota dinilai menjadi kunci utama dalam mewujudkan Musyawarah Provinsi yang representatif, berkualitas, dan membawa manfaat bagi pengembangan dunia usaha di Malut.
Dengan telah dimulainya tahapan pra-Muprov, Kadin Malut optimistis seluruh proses persiapan dapat berjalan sesuai jadwal sehingga pelaksanaan Musyawarah Provinsi V nantinya dapat berlangsung sukses dan menjadi momentum konsolidasi organisasi dalam memperkuat kontribusi Kadin terhadap pembangunan ekonomi daerah dan peningkatan iklim investasi di Malut. (r/u)
