Jakarta, MATAPUBLIKMU.com — Forum Mahasiswa Pasca Sarjana (Formapas) Maluku Utara (Malut) di Jakarta menyoroti kinerja aparat keamanan, khususnya Polda Malut dan Polres Halmahera Tengah (Halteng).
Sorotan Formapas Malut di Jakarta ini buntut teror kembali terjadi di Desa Banemo, Kecamatan Patani Barat, Halteng.
Pasalnya kebun milik warga di kawasan Kamacaya dirusak oleh orang tak dikenal (OTK) pada Minggu (26/4/2026).
Aksi perusakan itu diketahui pemilik kebun saat tiba di lokasi, seluruh tanaman pisang ditemukan telah ditebas, sementara pintu rumah kebun juga dalam kondisi rusak.e
Slain pisang, kebun itu juga ditanami singkong, karena menjadi salah satu sumber pangan warga setempat.
Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Formapas Malut, Riswan Sanun, dengan tegas mengkritik kinerja aparat keamanan Polda Malut dan Polres Halteng.
Menurut Riswan, perusakan kebun oleh OTK merupakan bentuk teror berulang di wilayah Banemo-Sibenpopo yang menunjukkan kegagalan aparat dalam menjamin keamanan
masyarakat.
“Polda Malut dan Polres Halteng telah gagal memberikan rasa aman. Aksi perusakan ini bukan kejadian pertama, melainkan teror yang terus berulang,” tegas Riswan, Senin (27/4/2026)
la juga menilai aparat kepolisian terkesan tidak berdaya menghadapi kelompok OTK yang disebut terus menebar teror, bahkan hingga menyebabkan korban jiwa di wilayah tersebut.
“Bahkan pendekatan keamanan kami menilai belum menyentuh akar persoalan,” ujarnya.
Ia menyebut patroli yang dilakukan selama ini cenderung bersifat simbolik dan tidak dapat menjangkau wilayah rawan yang diduga menjadi basis aktivitas kelompok bersenjata ilegal.
Untuk itu Formapas mendesak Polda Malut segera mengambil langkah konkret yang tegas dengan melakukan operasi terpadu hingga ke wilayah hutan Halteng dan
juga Halmahera Timur.
“Kami juga menuntut aparat mengidentifikasi dan menangkap pelaku OTK secara transparan dan profesional,” pungkasnya.
Mahasiswa Jakarta asal Malut ini juga mendesak menghentikan pendekatan, karena itu dinilai pencitraan, serta memastikan keamanan masyarakat tanpa diskriminasi, baik di wilayah pesisir maupun pedalaman.
“Kami dari Formapas juga meminta kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengevaluasi kinerja Polda Maluku Utara dan Kapolres Halmahera Tengah terkait penanganan konflik yang tak kunjung tuntas,” tegasnya lagi.(u)
