Jakarta, MATAPUBLIKMU.com – Barisan Intelektual Muda Maluku Utara (BIM Malut) menggelar aksi unjuk rasa di kantor Kementerian Haji dan Umroh (Kemenhaj RI), Rabu (18/2/2026). Dalam tuntutan massa mendesak agar segera dilakukannya uji ulang (re-test) secara terbuka terhadap hasil seleksi Pembimbing Haji pada Petugas Haji Daerah (PHD) di Malut.
Kabid Politik Hukum dan HAM BIM Malut, Arjuna Nasaruddin dalam orasinya menyampaikan, proses seleksi yang ada belum sepenuhnya mencerminkan kompetensi riil peserta, sehingga berisiko meloloskan pembimbing yang tidak memiliki kesiapan teknis, pengalaman lapangan, maupun kemampuan pendampingan yang memadai.
“Persoalan ini bukan sekadar menyangkut aspek administratif, tetapi berkaitan langsung dengan keselamatan 785 yang dijadwalkan berangkat pada tahun ini (2026) yang mayoritas merupakan lansia dan berasal dari wilayah kepulauan dengan keterbatasan akses informasi serta layanan,” katanya.
Lanjut Arjuna, dalam kondisi tersebut, keberadaan pembimbing haji yang kompeten menjadi faktor krusial, baik dalam memastikan ketepatan pelaksanaan ibadah, membantu komunikasi di lapangan, hingga memberikan perlindungan bagi jamaah selama menjalankan rangkaian ibadah di tanah suci.
“Jika pembimbing yang terpilih tidak memiliki kemampuan teknis, pengalaman, serta pemahaman manasik yang memadai, maka potensi risiko tidak hanya berdampak pada ketertiban pelaksanaan ibadah, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan jamaah,” tegas Arjuna.
Selain menuntut uji ulang secara terbuka, massa aksi juga mendesak agar proses seleksi ulang atau uji kompetensi tambahan dilakukan di hadapan tim independen yang bebas dari konflik kepentingan. Langkah ini dinilai penting untuk menjamin objektivitas, transparansi, serta memastikan bahwa pembimbing yang ditugaskan benar-benar memiliki kapasitas dalam mendampingi jamaah secara profesional dan aman.
“Kami berharap ini menjadi perhatian serius pemerintah pusat guna memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan haji, khususnya bagi daerah dengan karakteristik kepulauan seperti Maluku Utara, tetap mengedepankan aspek keselamatan, kualitas layanan, dan keadilan bagi jamaah,” tandas Arjuna.
Diketahui, aksi BIM Malut ini berakhir dengan audiensi bersama Direktur Bina Petugas Reguler Kemenhaj RI. Desakan massa BIM Malut tentunya akan dikaji dan ditindaklanjuti. (*)
