SOFIFI, MATAPUBLIKMU.com – Pengurus Pusat Forum Mahasiswa Pascasarjana Maluku Utara (PP Formapas Malut) mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menelusuri dugaan keterkaitan keluarga mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dengan kepemilikan dan aktivitas bisnis pertambangan PT Position di Maluku Utara.
Desakan tersebut disampaikan menyusul dugaan adanya hubungan antara keluarga mantan pejabat tinggi kepolisian dengan aktivitas perusahaan tambang yang dikaitkan dengan pengusaha nikel Arif Kurniawan.
Ketua Umum PP Formapas Malut, Riswan Sanun, meminta aparat penegak hukum tidak hanya memeriksa perusahaan-perusahaan tambang di Sulawesi Tenggara, tetapi juga memperluas penelusuran ke Maluku Utara, khususnya PT Position.
“Kami mendesak Kejaksaan Agung dan Kapolri agar jangan berhenti pada pemeriksaan perusahaan-perusahaan tambang di Sulawesi Tenggara. Maluku Utara juga harus menjadi perhatian serius, khususnya PT Position. Kami meminta aparat menelusuri dugaan keterlibatan anak mantan Kapolri dalam kepemilikan maupun aktivitas perusahaan tersebut, termasuk menguji informasi mengenai dugaan kepemilikan saham, aliran dana serta kemungkinan adanya relasi kepentingan dengan Listyo Sigit Prabowo,” kata Riswan, Rabu (11/11/2026).
Menurut Riswan, penelusuran terhadap PT Position perlu mencakup struktur kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Pemeriksaan tersebut, kata dia, diperlukan untuk mengetahui pihak yang memiliki saham, mengendalikan operasional, menyediakan modal, serta menerima keuntungan dari aktivitas perusahaan.
Formapas Malut meminta aparat memeriksa sejumlah aspek dalam penelusuran tersebut, meliputi:
Struktur pemegang saham dan perubahan kepemilikan perusahaan.
Identitas pemilik manfaat sebenarnya (ultimate beneficial ownership).
Hubungan bisnis dan afiliasi antara pengurus, pemegang saham, serta pihak yang diduga mengendalikan perusahaan.
Sumber modal, transaksi keuangan, dan aliran keuntungan perusahaan.
Legalitas perizinan serta kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan.
Dugaan konflik kepentingan, penyalahgunaan pengaruh, atau intervensi kekuasaan dalam aktivitas perusahaan.
“Jangan sampai struktur korporasi hanya menjadi instrumen untuk menyamarkan siapa pemilik dan pengendali sebenarnya. Kami ingin aparat penegak hukum membuka secara terang siapa pemegang saham, siapa pemilik manfaat, siapa yang menyediakan modal, dan siapa yang menikmati keuntungan dari aktivitas PT Position,” ujar Riswan.
Riswan juga meminta Polri memastikan tidak ada penyalahgunaan kewenangan maupun keterlibatan oknum aparat dalam melindungi kepentingan perusahaan pertambangan.
“Kami ingin melihat keberanian institusi penegak hukum dalam mengusut persoalan ini secara objektif. Jangan sampai muncul persepsi bahwa perusahaan yang diduga memiliki hubungan dengan keluarga pejabat tinggi mendapatkan perlakuan istimewa,” katanya.
Formapas Malut menyatakan desakan tersebut merupakan permintaan agar dugaan keterkaitan keluarga mantan Kapolri dengan PT Position diperiksa melalui mekanisme hukum. Organisasi itu mengatakan akan terus mengawal perkembangan persoalan tersebut dan mendorong keterbukaan informasi mengenai kepemilikan serta aktivitas perusahaan pertambangan di Maluku Utara.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan atau konfirmasi dari PT Position maupun pihak keluarga Listyo Sigit Prabowo mengenai dugaan yang disampaikan PP Formapas Malut. (*)
