SOFIFI, MATAPUBLIKMU.com — Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Maluku Utara (Malut), M. Firmansyah Mahmud, merespons aduan karyawan PT Ruby International Mining (RIM), IWIP.
Respons tersebut mengenai aduan Zulkifli Suwiryo, karyawan PT RIM, melalui kuasa hukumnya, Zulfikran A. Bailussy ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, Kamis (5/11), soal dugaan sepihak dugaan pelanggaran prosedur penanganan perselisihan karyawan dengan perusahaan. Di mana, mediator diduga mengabaikan hak buruh karena tetap menggelar agenda klarifikasi pada Rabu (4/11/2026), meskipun pekerja dalam kondisi sakit.
M. Firmansyah Mahmud menyampaikan bahwa proses penanganan perselisihan antara Zulkifli dengan pihak perusahaan saat ini masih baru memasuki tahap klarifikasi awal yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan dan memverifikasi data perselisihan sesuai amanat yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor (No) 17 Tahun 2014.
“Sehingga pada pemanggilan tersebut, kami belum mengeluarkan Risalah Klarifikasi maupun mengambil kesimpulan apa pun, karena pihak pekerja belum dapat hadir. Dokumen yang kami periksa murni baru dari pihak pengusaha,” ujarnya, Sabtu (7/11/2026).
Pihaknya, lanjut Firmansyah, akan menjadwalkan ulang agenda klarifikasi agar sesuai dengan ketersediaan waktu pemohon serta meminta dokumen pendukung, seperti surat keterangan sakit, melalui komunikasi elektronik.
“Kami selalu memfasilitasi hak pekerja.
Sehingga laporan dengan tuduhan bahwa kami mengabaikan kesempatan pekerja sama sekali tidak berdasar,” bantah dia.
Kemudian mengenai permintaan penyelesaian secara daring (online). Firmansyah menjelaskan, baik itu Undang-Undang (UU) No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) maupun
Permenaker No. 17 tahun 2014 belum mengatur ketentuan mediasi daring secara spesifik, sehingga hal tersebut memerlukan kesepakatan mutlak kedua belah pihak dan diskresi mediator.
“Kami menyarankan agar kehadiran tatap muka pada tahap awal ini murni demi menjaga kerahasiaan proses, memverifikasi keaslian dokumen fisik, dan memastikan perundingan berjalan efektif,” jelasnya.
Firmansyah menegaskan bahwa Disnakertrans Malut menjunjung tinggi netralitas dalam memediasi perselisihan hubungan industrial. Ia berharap pada agenda pemanggilan berikutnya, penasihat hukum pekerja, Zulfikran A. Bailussy dapat meluangkan waktu untuk hadir secara langsung mendampingi kliennya.
“Sebagai mediator, kami menjunjung tinggi netralitas. Kami sangat berharap pihak penasihat hukum yang mewakili pekerja, yang saat ini berada di luar daerah, dapat meluangkan waktunya untuk hadir langsung pada panggilan berikutnya. Kehadiran langsung sangat krusial agar hak dan kepentingan pekerja yang sedang sakit dapat diperjuangkan secara optimal dan proporsional,” pungkas Firmansyah. (*)
